Fraksi Partai Golkar Minta Ketegasan dan Langkah Kongkrit Pemkab Lambar

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lambar meminta ketegasan dan sikap Pemerintah Daerah terhadap rencana pemilihan peratin (Pilratin) serentak tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat. 

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Ismun Zani, S.I.P saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Sidang Marghasana DPRD, Selasa (1/11/2022).

“Saat ini riak-riak dan gejolak persaingan sudah terjadi di tengah tengah masyarakat kita. Kami khawatir jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkrit terhadap wacana pilratin ini akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial di 60 Pekon Kabupaten Lampung Barat yang akan menghadapi kontestasi politik tersebut. Mohon ketegasan pemerintah,” tegasnya

Ismun mengungkapkan, Fraksi Partai Golkar meminta perhatian dan langkah kongkrit pemerintah daerah melalui OPD terkait terhadap musibah bencana alam yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Lampung Barat mengingat kondisi bencana yang terjadi dan sangat membahayakan serta menghambat aktivitas masyarakat yang berada di sekitar lokasi Bencana.

BACA JUGA:Kejati Lampung Dalami Kasus Dugaan Korupsi DLH Bandar Lampung, 80 Saksi Sudah Diperiksa

“Saat ini masyarakat kita sedang menanti tindakan dan aksi nyata dari pemangku kebijakan di daerah ini. Ada apa dengan Birokrasi Penanganan Bencana, kapan prosedur panjang dan ribet ini akan sampai kepada masyarakat. Haruskah menunggu wilayah kami, harta kami bahkan jiwa kami yang menjadi korban selanjutnya. Mohon penjelasan langkah apa yang akan dan sudah dilakukan,” ungkap Ismun.

Masih kata dia, sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tahun anggaran 2022 ini Provinsi Lampung sedang melaksanakan perhelatan Lampung Fair di PKOR Way Halim yang dilaksanakan guna memotivasi dunia bisnis dan pelaku usaha untuk senantiasa berinovasi dan kreatif guna memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayah Provinsi Lampung.

“Kami secara utuh mempertanyakan dalam perhelatan event besar ini kenapa Kabupaten Lampung Barat tidak Ikut berpartisipasi. Sementara kegiatan ini bisa menunjang dan memperkenalkan produk-produk UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Mohon penjelasannya!,” ujar dia

Tidak hanya itu, kata dia, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun 2023 adalah langkah awal Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana program dan keuangan daerah selama satu tahun yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Serahkan Insentif Guru Ngaji

Lebih jauh lagi APBD merupakan wajah sarana komunikasi Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. 

“Kami melihat bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terjaga dari mimpinya dan belum move on dari anggaran tahun sebelumnya yang nyata di depan mata kita bahwa hari ini penerimaan daerah kita turun signifikan sebesar Rp143 miliar lebih. Untuk itu melalui Forum yang terhormat ini, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan efisiensi anggaran dengan betul-betul mengedepankan skala prioritas kebutuhan masyarakat pada sektor infrastruktur, sarana dan prasarana dan menunda program program yang bukan menjadi urusan pilihan. Mohon tanggapannya,” cetusnya. (lus/mlo)

 

 

Sumber: