Sengketa Lahan Ratusan Hektar Antara Poktan TDB dan PT KPC Bergulir ke Mahkamah Agung

"Itulah yang kami anggap ultra petita," tegasnya.  

Hakim pun dianggap telah memutuskan hal diluar dari permintaan tergugat, karena didalam eksepsi tergugat I tidak pernah membahas pembentukan Poktan TDB ataupun alasan terbitnya surat baru pada tahun 2019. Tidak ada juga pembahasan mengapa lahan itu atas nama Poktan TDB, bukan atas nama Pungkas, Taman Dayak Basap. 

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tidak pernah dimuat dalam eksepsi tergugat I pada saat di Pengadilan Negeri Sangatta. Maka seharusnya tidak boleh juga dibahas di Pengadilan Tinggi Samarinda. 

"Ini dissenting opinion Majelis Hakim, dibahas karena mereka tahu celahnya. Hanya celah itulah yang tidak pernah termuat pada putusan Pengadilan Negeri Sangatta," jelasnya.

BACA JUGA:Jelang Operasi Zebra Krakatau 2022, Polres Tanggamus Gelar Lat Pra Ops

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mengikuti dissenting opinion, padahal dasar dissenting opinion itu tidak pernah ada. Seharusnya, hasil eksepsi PT KPC yang dimuat itu dikaji ulang. Karena, di dalam eksepsi tergugat I itu membahas soal alamat yang salah, harusnya gugatan ke Jakarta bukan ke S-23.

Selain itu, gugatannya kabur, alias tidak jelas yang menyatakan lahan itu letaknya dimana. Lalu, kurangnya pihak (harusnya menggugat pihak kecamatan). Sebab, pihak kecamatan yang menjadi tim dalam pembebasan lahan itu. Kemudian juga, masalah surat kuasa belum diregistrasi padahal faktanya sudah.

"Dalam eksepsinya tidak ada membahas diluar dari jalur itu, lalu mengapa pada saat di Pengadilan Tinggi Samarinda muncul masalah lainnya. Kami menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda keliru," urainya.

Ia berpendapat, hak untuk menentukan siapa saja yang akan ikut menjadi pihak dalam gugatan itu adalah hak prerogatif dari penggugat. 

BACA JUGA:127 Orang jadi Korban Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Arema FC: Kepada Keluarga Korban Kami Minta Maaf

"Harusnya penggugat yang menunjuk atau memasukkan siapa saja yang akan digugatnya dalam perkara itu," katanya.

Maka terjadilah silang sengketa, nantinya yang bisa menentukan itu hanya Mahkamah Agung. Kira-kira akan menguatkan hasil pertimbangan Pengadilan Negeri Sangatta atau Pengadilan Tinggi Samarinda. Kalau menguatkan hasil putusan Pengadilan Negeri maka membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, pun sebaliknya.

Namun ia percaya, Mahkamah Agung jauh lebih paham masalah yang dihadapi masyarakat Kutai Timur. Kini perkara tersebut sudah bergulir di Mahkamah Agung RI dengan registrasi perkara nomor 3475.K/Pdt/2022. 

"Alhamdulillah nomor registrasi perkara kami di Mahkamah Agung juga sudah terbit, semoga tidak akan lama lagi hasil putusan Mahkamah Agung segera keluar," harapnya.*

 

Sumber: