Arinal Hadiri Pertemuan Tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang Dipimpin Presiden Jokowi

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Pertemuan Tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), melalui Virtual Meeting, bertempat di Mahan Agung, Senin (12/9). 

Dalam arahan Presiden Joko Widodo mengatakan,  agar kepala daerah menggunakan dua persen dari dana transfer umum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH (Dana Bagi Hasil), ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM," kata Presiden Jokowi. 

Jokowi menyebut pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan dua persen dana itu untuk bansos. 

BACA JUGA:HUT TNI AL Ke-77, Wagub Nunik Potong Tumpeng Bersama Danlanal Lampung

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga untuk membantu masyarakat.

Jokowi menjabarkan, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun

"Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," kata Jokowi.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membalasnya dalam bentuk sembako. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial. 

BACA JUGA:Buka Festival Olahraga Pendidikan, Arinal Harapkan Lampung Cetak Bibit Atlet Unggul

Kegiatan tersebut  diikuti Kabinet Indonesia Maju yang hadir secara langsung di Istana Negara dan seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual meeting. 

Presiden menambahkan, total anggaran sebanyak 16,4% dan 6,5 T realisasi Juli 2022 sebagai belanja tak terduga, masih ada ruang yang sangat besar untuk digunakan. Karena posisi yang di APBD saat ini realisasi nya masih berada di angka 47%. 

"Saya minta kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan waktu yang diberikan Oktober, November bisa betul-betul direalisasikan anggarannya. Karena kita tahu kontribusi APBD di sebuah daerah sangat besar dan juga supaya kita tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yang berkaitan dengan harga pangan dengan nilai pangan,"  ujar Presiden. 

Selain itu Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan sebanyak 74%, beras sebagai komponen utamanya 23% desa dan 19% kota. 

BACA JUGA:Pemkab Lambar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Sementara Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi diantaranya Luwuk, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, Sibolga. 

Inflasi Year of Year 5 Provinsi dari 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi ada di Sumatera yakni NTT, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat. 

"Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota harus tau pasokan beras berasal dari mana dan pembeli berasal dari mana, semua bahan pangan dan kalau ada yang masih belum tau hingga kini, minta informasi ke menteri perdagangan," pungkasnya. 

Hadir juga di Mahan Agung mendampingi Gubernur Arinal yakni, Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol, Kadis BM dan BK, Kadis PSDA, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial. 

Pejabat lainnya yang hadir Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Perhubungan, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik, Kasat Pol.PP, Plt. Kadis ESDM, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Sekdis PMDes dan Transmigrasi, Kabid Dinas KPTPH. (*/mlo)

 

 

Sumber: