Begini Tanggapan Sejumlah Fraksi DPRD Pringsewu Soal Kenaikan Harga BBM

PRINGSEWU, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pringsewu menolak kenaikan harga Bahan Bahan Minyak (BBM) subsidi. Sementara fraksi PAN dapat memaklumi keputusan pemerintah tersebut.

Sikap Fraksi Partai Demokrat tersebut menurut ketuanya Mira Anita melalui sejertarisnya Ir. Joni Sopuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

"Dengan ini kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pringsewu secara tegas menolak kenaikan harga BBM Subsidi yaitu Pertalite dan Solar," tegasnya. 

Dikatakan Joni Sopuan, dalam mengambil sikap tersebut tentunya tak serta Merta diputuskan begitu saja. Namun sejumlah pertimbangan melandasi sikap yang diambil partai Demokrat di kabupaten Pringsewu.

"Penolakan tersebut dilandasi beberapa pertimbangan," ungkap politisi yang sudah beberapa kali menjabat sebagai wakil rakyat ini. 

BACA JUGA:Tinjau Posyandu di Kecamatan Waytenong, Makcik Ajak Bersama Cegah Stunting

Antara lain menurutnya kenaikan harga BBM Subsidi tersebut dipastikan akan diikuti oleh lonjakan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Sedangkan pada sisi pendapatan cenderung stagnan.

Oleh karenanya inflasi akan semakin melebar yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. 

Dikatakannya Fraksi Partai Demokrat juga menengarai makin menipisnya rasa empati pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah kebawah seperti petani, nelayan, sopir, ojol, buruh, UMKM, serta pelaku ekonomi kreatif lainnya. 

Disaat pandemi Covid-19 kelompok ini dipuja-puji sebagai garda terdepan dalam denyut roda ekonomi ditengah rontoknya usaha skala besar. 

Padahal dengan kenaikan Pertalite dan Solar saat ini, justru kelompok menengah ke bawah ini yang paling terdampak.

BACA JUGA:Ini Tarif Bus AKDP Rajabasa-Kotaagung-Krui Sekarang

Fraksi partai Demokrat DPRD Pringsewu ini juga menyinggung terkait kompensasi kenaikan BBM Subsidi dalam bentuk bantuan sosial seperti Bansos dan BLT.

"Fraksi Demokrat menilai tidak efektif, disamping tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan, program sementara ini juga cenderung tidak tepat sasaran serta rawan ditumpangi kepentingan politik," ungkap Ir. Joni.

Terkait alasan utama jebolnya subsidi sektor Migas pada APBN Tahun Anggaran 2022 Fraksi Demokrat menilai kurang tepat dan Pemerintah hanya cari jalan pintas dengan melempar beban tanggung jawab tersebut kepada masyarakat.

"Semestinya pemerintah mendahulukan opsi penghematan pada pos belanja, termasuk penjadwalan ulang proyek-proyek mercusuar serta menghapus sejumlah lembaga yang tidak efektif," jelasnya. 

BACA JUGA:Amplop Suharso

Tidak kalah penting lanjutnya adalah transparansi terhadap tata kelola Migas mulai dari hulu sampai hilir. 

"Oleh karena itu, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Pringsewu meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM Subsidi Pertalite dan Solar. Terlebih belum lama berselang pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik (TDL), gas dan pajak. Rakyat lagi susah jangan ditambah susah lagi," tandasnya.

Penolakan kenaikan harga Bahan Bahan Minyak (BBM) subsidi juga datang dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pringsewu.

"Saya ketua Fraksi PKS DPRD Pringsewu juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Pringsewu yang bersepakat dengan sikap kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut,” ungkap ketua Fraksi PKS DPRD pringsewu Homsi Wastobir, ST.

“Sebab kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga harga barang dan tarif transportasi umum,” imbuhnya.

BACA JUGA:Harga BBM Naik, Jasa Transportasi Naikkan Tarif Maksimal 30 Persen

Kenaikan juga menurutnya akan menambah inflasi dan warga miskin ini bertolak belakang dengan semangat pemulihan ekonomi. PKS berpendapat, kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi Covid-19.

“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat,' bagaimana bisa pulih lebih cepat jika harga BBM dinaikkan apalagi untuk Bangkit lebih kuat,” pungkas Homsi.

Meski turut prihatin, fraksi PAN DPRD Pringsewu bisa memahami langkah pemerintah menaikkan harga BBM tersebut.

"Kami turut prihatin dengan kondisi sekarang ini yang mana masyarakat kita belum pulih benar secara ekonomi dari dampak covid 19. Dimana pada 3 September 2022 kemarin Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kami memahami sikap Pemerintah dlm hal ini... meskipun berat rasanya," terang ketua fraksi PAN DPRD Pringsewu Safrudin, SH. 

Untuk itu harapannya pemerintah segera mencari solusi untuk mengalihkan anggaran subsidi yang seharusnya diberikan ke masyarakat yang berhak yang tadinya diberikan melalui subsidi BBM.(sag/mlo) 

 

Sumber: