Masalah Kerjasama Proyek 2018, Rekanan Minta Kepastian ke PUPR Lampura

Medialampung.co.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (PUPR) Kabupaten Lampung utara (Lampura) bersama perwakilan rekan kontraktor rapat internal mengenai permasalahan kerjasama pekerjaan tahun 2018.

Dalam hal ini, para rekan kontraktor datang untuk meminta kepastian. Apakah kerjasama pekerjaan tersebut masih berlanjut atau tidak, Rabu (27/1).

"Mereka datang kesini untuk meminta kepastian pekerjaan tersebut," kata Rohim selaku Sekretaris Dinas PUPR.

Diduga pada tahun 2018 ada beberapa persoalan yang mengakibatkan kerjasama dengan rekan kontraktor terhambat. 

Sehingga pada tahun itu pelelangan proyek di Lampura telah terbagi menjadi 3 bidang dan 3 sisi. Antara lain, pekerjaan yang tidak terselesaikan, pekerjaan yang sudah terselesaikan, dan pekerjaan 0% dalam arti belum di kerjaan sama sekali.

"Maka pada tahun itu terbagi menjadi 3 bidang dan ada juga pekerjaan yang diduga belum dikerjakan sama sekali," kata Alian Arsil selaku Plt Kasi PUPR.

Kemudian ada beberapa instruksi yang diberikan pada masa jabatan Agung Mangku Ilmu Negara kepada saudara Sapudin untuk memberhentikan sementara pekerjaan proyek tersebut, dengan alasan masih menunggu hasil audit oleh PPK ataupun Inspektorat Lampura.

"Tapi tetap saja pada tahun 2018 itu ada beberapa dari rekan kontraktor yang masih menjalankan pekerjaannya dengan modal sendiri," kata Alian lagi.

Dijelaskan juga bahwa, pada sampai hari ini dari 226 perusahaan belum juga ada kepastian pembatalan atau perpanjangan kontrak, dalam arti belum adanya keputusan dari pihak PUPR dan Pemerintah sejak tahun 2018.

"Hal itulah yang menjadi pertanyaan persoalan para rekan kita ini," kata Alian yang disetujui oleh Rohim.

Untuk keputusan selanjutnya, Rohim menjelaskan bahwa segera akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kadis PUPR dalam hal ini adalah Syahrizal Adhar, dan akan dibicarakan atau dirembukkan kembali kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Bupati Lampura, H. Budi Utomo.(adk/ozy/mlo)

Sumber: