Aksi Damai Mahasiswa di Lampung Dapat Apresiasi dari Mendagri Tito
Mendagri Tito Karnavian--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas keberhasilan menjaga kondusivitas saat aksi demonstrasi gabungan mahasiswa berlangsung dengan aman dan damai.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dari Ruang Sakai Sembayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa 2 September 2025.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Di Lampung, selain Pak Gubernur, yang paling aktif juga adalah Lampung Selatan. Terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Bupati, karena telah melakukan koordinasi dengan sangat baik bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat,” ujar Tito.
BACA JUGA:Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Desak Evaluasi Program MBG Usai Insiden Keracunan Massal
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin 1 September 2025 diikuti ribuan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring.
Gubernur Rahmat turun langsung menemui massa, berdialog, dan menerima sepuluh poin tuntutan yang kemudian ia bacakan di hadapan peserta aksi.
Sikap terbuka ini disambut sorak dukungan dari demonstran.
Gubernur menegaskan seluruh tuntutan akan dikawal hingga pemerintah pusat.
BACA JUGA:Inflasi Terkendali, Lampung Jadi Provinsi dengan Deflasi Terendah Kedua Nasional
Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan komitmen nyata agar aspirasi masyarakat tidak berhenti di gerbang DPRD.
“Lampung berbeda dari tempat lain di Indonesia. Lampung damai, tenteram, dan penuh harapan. Kita berdoa, setelah ini Lampung tetap tertib, aman, dan kondusif. Ini menjadi alasan bagi Lampung untuk terus maju,” ujar Gubernur.
Aksi damai tersebut dinilai sebagai cerminan kedewasaan berdemokrasi serta pola baru komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang dapat meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang dialog lebih luas.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




