Dua Pejabat Eselon II Dilantik, Pemprov Lampung Perkuat Pembangunan Desa dan PPPA
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan lantik dua pejabat eselon II--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Prosesi pelantikan berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Kamis 28 Agustus 2025.
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025.
Dua pejabat yang resmi dilantik yakni Saipul, S.Sos., M.IP, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT), serta Dra. Hanita Fahrial, M.Si, yang dipercaya menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
BACA JUGA:Samsung Galaxy A07: Review Lengkap Spesifikasi, Harga, dan Performa Sebelum Kamu Membeli
Dalam sambutan tertulis Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak hanya ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh kemampuan membangun kerja sama lintas sektor dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," Kata Marindo.
Kepada Saipul, Gubernur menekankan pentingnya memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi agar menjadi motor pertumbuhan ekonomi rakyat.
"Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa diintegrasikan secara konkret. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur," Kata Marindo.
BACA JUGA:Sony SRS-XB100: Si Kecil Bersuara Gahar yang Siap Temani Aktivitas Harian
Dinas PMDT juga diminta mendukung program prioritas nasional berupa pemberian makanan bergizi gratis, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan dan transmigrasi.
Sementara itu, kepada Hanita, Gubernur berpesan agar isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijadikan prioritas dalam pembangunan manusia.
Penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik perlu diperluas demi memastikan perempuan, anak, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan.
"Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas," Jelas Marindo.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
