Gubernur Mirza Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Perubahan APBD 2025
Paripurna DPRD Provinsi Lampung--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu 13 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberi perhatian, masukan, dan tanggapan terhadap rancangan tersebut.
Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan wujud kemitraan, sinergi, dan fungsi pengawasan DPRD demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Ia mengungkapkan bahwa kesepakatan bersama mengenai perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara 2025 telah dicapai pada 8 Agustus 2025.
BACA JUGA:PKPU Ditolak, Dahlan Iskan Tempuh Gugatan Perdata dan Judicial Review
Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Gubernur menegaskan, untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan, diperlukan kerja keras, inovasi, serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menggali potensi pendapatan, baik dari sektor pajak maupun nonpajak, demi pemerataan dan keberlanjutan pembangunan.
Ia juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat mendukung rencana perubahan APBD 2025 agar disepakati tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:60 Kode Redeem FF 13 Agustus 2025, Jangan Lewatkan Hadiah Premium!
"Pelaksanaan program pemerintah daerah membutuhkan kerja sama solid antara eksekutif, legislatif, dan dukungan masyarakat. Inilah pondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik," tegasnya.
Rapat paripurna selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat komisi dan badan anggaran untuk memperdalam materi perubahan APBD 2025.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




