Dinsos P3AKB Pesbar Perkuat Data Bansos Lewat Bimtek Operator SIKS-NG Pekon

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), digelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tingkat pekon. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Pesisir Tengah pada Kamis, 2 April 2026, sebagai langkah strategis dalam memastikan data sosial masyarakat semakin valid, mutakhir, dan tepat sasaran.

Bimtek operator SIKS-NG ini menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pendataan sosial berbasis digital yang terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). Dalam konteks penyaluran bansos, kualitas data menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah tidak meleset dari sasaran. Operator SIKS-NG di tingkat pekon pun diposisikan sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Erma Oktariowati, menegaskan bahwa peran operator SIKS-NG tidak sekadar administratif, melainkan strategis dalam menentukan arah kebijakan sosial. “Operator SIKS-NG bertugas mengelola, memperbarui, dan memverifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional melalui aplikasi resmi milik Kementerian Sosial RI,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah pekon melalui operator SIKS-NG memungkinkan proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan. Pendekatan ini diyakini mampu meminimalisir kesalahan data, baik berupa inclusion error maupun exclusion error, yang kerap menjadi persoalan klasik dalam program bansos.

Lebih jauh, operator SIKS-NG memiliki tanggung jawab yang cukup kompleks. Mereka dituntut aktif melakukan pemutakhiran data warga kurang mampu secara berkala, memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima bansos, hingga menginput usulan baru bagi masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan. Seluruh proses tersebut dilakukan melalui sistem digital yang menuntut ketelitian, kecepatan, sekaligus integritas.

Tidak hanya berhenti pada penginputan data, operator juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemutakhiran kepada Dinas Sosial kabupaten sebagai bahan evaluasi. Dari sinilah kebijakan sosial dirumuskan, sehingga akurasi data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dalam ekosistem ini, satu kesalahan kecil dalam data dapat berdampak luas terhadap keadilan distribusi bantuan.

Pelaksanaan bimtek ini, menurut Erma, menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pekon. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap sistem SIKS-NG, diharapkan para operator mampu menjalankan tugas secara optimal dan profesional. “Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh operator dapat bekerja lebih maksimal dalam memastikan data yang akurat dan valid,” tegasnya.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, penguatan sistem data seperti SIKS-NG menjadi keniscayaan. Pemerintah tidak hanya dituntut cepat dalam menyalurkan bantuan, tetapi juga tepat dalam menentukan sasaran. Ketika data menjadi panglima, maka kualitas operator di lapangan menjadi kunci keberhasilan.

Dengan adanya bimtek ini, Dinsos P3AKB Pesbar menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola bansos yang lebih baik. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang layak justru terlewat, atau sebaliknya, bantuan jatuh ke tangan yang tidak semestinya. Di balik layar kebijakan sosial, para operator SIKS-NG bekerja senyap, namun memegang peran krusial dalam memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud.

Sumber: