Gubernur Mirza: LKPJ Bukan Sekadar Agenda Administratif Tahunan

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi DPRD Provinsi Lampung, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas perhatian dan pendalaman yang dilakukan terhadap substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II terkait penyampaian laporan Panitia Khusus serta persetujuan penetapan konsep keputusan DPRD Provinsi Lampung mengenai rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin 25 Mei 2026.

Menurut Gubernur Mirza, proses pembahasan LKPJ menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

BACA JUGA:Pasokan Listrik di Lampung Berangsur Stabil, PLN Terus Lakukan Pemulihan

Ia menilai berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga menegaskan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kemitraan kelembagaan yang sehat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

“Dalam dinamika pemerintahan daerah, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” lanjutnya.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung disebut terus menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik.

BACA JUGA:ASN Lampung Diduga Terlibat Distribusi Ilegal Minyakita

Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong pengembangan UMKM, penguatan investasi daerah, ketahanan pangan, serta pembangunan sektor unggulan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Mirza menegaskan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi referensi penting dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan kebijakan, tata kelola program, dan efektivitas pembangunan daerah ke depan.

“Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, melainkan bentuk kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Ia juga menilai tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan pola kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Sumber: