Namun ke depan, ia berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih disiplin dan konsisten dalam mematuhi kebijakan pengendalian belanja.
“Kalau memang sudah menjadi kebijakan pusat, sebaiknya dijalankan sepenuhnya. Ini juga bagian dari upaya menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendra menyebut pembatasan belanja pegawai akan berimplikasi langsung pada penyesuaian struktur anggaran daerah di tahun-tahun mendatang.
Ia mengatakan pembahasan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun Badan Anggaran DPRD akan lebih difokuskan pada skala prioritas.
BACA JUGA:Banjir dan Longsor Sumatera Tewaskan 1.140 Orang, Ratusan Masih Hilang
“Ke depan tentu akan ada penyesuaian. Program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat harus diutamakan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sensitivitas pemerintah kota dalam menangkap aspirasi publik.
Menurut Hendra, kebijakan anggaran idealnya tidak hanya patuh aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Wali kota harus lebih konsen terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya.
BACA JUGA:Eva Dwiana Memulai Program Gerbek Sungai Bersama Brigif 4 Marinir di Bandar Lampung