Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.
Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara Pemkot, DPRD, perangkat pamong, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi drainase lingkungan.
Terkait wacana pengembangan Kampung Warna-Warni, Agus menilai program pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil warga, bukan sekadar mengejar tampilan visual kota.
Menurutnya, estetika penting, namun tidak boleh menggeser prioritas terhadap persoalan mendasar yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
BACA JUGA:Anggota DPRD Lampung Utara Apresiasi Aksi Warga Abung Selatan Perbaiki Jalan Desa
“Kami di DPRD melihat apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, itulah yang harus diprioritaskan. Selain penanganan banjir, perbaikan infrastruktur seperti jalan berlubang juga terus kami dorong di Komisi III agar menjadi fokus pembangunan daerah,” pungkasnya.