Meski bahan tidak pernah disimpan lebih dari dua hari, kesalahan penyimpanan masih berpotensi menimbulkan masalah.
Karena itu, ia meminta BP POM memperketat pengecekan dari tahap penerimaan bahan hingga penyajian.
“Di dapur Rajabasa, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi belum semua dapur demikian. Karena itu, kontrol di setiap tahap harus diperkuat,” jelasnya.
Selain memantau dapur, Gubernur juga mengecek fasilitas pengolahan limbah.
Hasilnya, kualitas air di SPPG Rajabasa telah memenuhi standar, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair untuk dimanfaatkan warga sekitar.
Program ini dinilai sejalan dengan konsep circular economy, di mana pupuk cair dari limbah dapur bisa digunakan warga untuk bertani, dan hasil pertanian kembali ke dapur SPPG.
“Kalau ada 700 dapur di Lampung, potensi pupuk cair bisa mencapai 2,21 ton per bulan. Ini peluang besar untuk pertanian lokal,” kata Mirza.
Kepala SPPG Rajabasa menambahkan pihaknya ketat dalam menjaga bahan baku, bahkan tiga kali menolak pasokan karena tidak sesuai standar.
Usai meninjau SPPG, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung. Di sana ia berdialog dengan guru dan siswa yang mengaku puas dengan kualitas makanan bergizi yang diterima.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung menjaga keamanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.