Selain itu, tarif parkir perlu diatur dengan sistem zonasi dan waktu, agar lebih fleksibel dan tidak memberatkan masyarakat. Tarif progresif juga bisa diterapkan untuk durasi parkir yang lama, agar perputaran kendaraan lebih cepat dan efisien.
“Dan yang tak kalah penting, edukasi kepada masyarakat. Pemerintah harus mengubah mindset publik soal parkir. Budaya tertib tidak bisa tumbuh kalau tidak disosialisasikan terus-menerus,” pungkasnya.
Adi Candra berharap agar Pemkab, DPRD, dan APH Lampung Utara segera melakukan pembenahan menyeluruh agar sektor parkir bisa menjadi potensi nyata dalam meningkatkan PAD sekaligus menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman.