Fraksi PDIP DPRD Lampung menyampaikan sejumlah pandangan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023 saat rapat paripurna, Selasa (23/7).
Rapat Paripurna tersebut membahas, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 dan Lanjutan pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung Tahun 2025-2045.
Juru Bicara Fraksi PDIP Budhi Condrowati menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung 2023 sebesar 4,55 persen. Pencapaian ini sesuai target yang ditetapkan di angka 3,5-4,5 persen. Menurutnya ini harus ditingkatkan.
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung 2023 meskipun mengalami peningkatan poin tetapi posisinya tetap terendah se-Sumatera dengan 71,15 persen. Sehingga, selama 4 tahun ini sejak 2020-2023, IPM Lampung terendah di Sumatera.
“Artinya Gubernur Lampung belum maksimal menjalankan tugas mendasar amanat konstitusi, tujuan otonomi daerah, 33 janji kerja serta visi misi pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara,” ujar Budi Condrowati.
Selanjutnya, penurunan angka kemiskinan di Lampung 2023 ditargetkan 11,4-11,9 persen, hasilnya memang di angka 11,11 persen. Tetapi angka tersebut masih di bawah angka nasional, bahkan Lampung masih menjadi salah satu dari empat provinsi termiskin di Sumatera.
“Di Sumatera, Provinsi Lampung penduduk miskinnya masih tinggi, bersama Provinsi Aceh dengan angka 14,45 persen, Bengkulu 14,4 persen, dan Sumatera Selatan 11,78 persen,” sambungnya.
Selain itu, Budhi juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang ditargetkan 77 persen telah mencapai 78,68 persen jalan mantap, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 76 persen. Pencapaian ini telah melampaui target tetapi setelah dikaji lebih jauh, kinerja infrastruktur Lampung masih dikategorikan buruk.