MEDIALAMPUNG.CO.ID - Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay bersama Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) didampingi beberapa Anggota DPRD Provinsi Lampung menemui aksi massa di depan Gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (15/9).
Ribuan massa dari berbagai kampus di Lampung yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil tersebut ingin DPRD Lampung mengawal beberapa tuntutan mereka. Diantaranya tuntutan terkait penolakan kenaikan harga BBM, pencabutan UU No.11/2010, penolakan RKUHP, jaminan sosial bagi rakyat, tuntutan transparansi RUU sisdiknas dan melibatkan seluruh elemen terdampak dalam pembahasan, dan hentikan tindakan represifitas aparat kepolisian kepada gerakan rakyat. DPRD Lampung akan menindak lanjuti semua poin tuntutan diatas kepada DPR RI dan akan mengawal sampai terealisasi dalam tenggat waktu 1x24 jam. BACA JUGA:Luapkan Kekecewaan, Mahasiswa Bakar Ban di Depan Gedung DPRD Lampung Hal tersebut langsung ditandatangani oleh Mingrum Gumay dan pihak massa aksi. Sementara saat dimintai keterangan, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay didampingi Wagub Nunik mengatakan bahwasanya pihak Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung mendengar, memperhatikan dan memahami apa yang dimaksud para mahasiswa tersebut. Dalam hal tersebut ada mekanisme dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana diketahui persoalan BBM dan UU Cipta Kerja bukan persoalan lokal. Tuntutan mereka ada siknas dan sikda "Apa pernyataan yang mereka maksud dalam hal ini. Namun dalam hal ini persoalan BBM bukan masalah lokal, kemudian UUD Cipta Kerja juga bukan soal lokal," kata Mingrum. BACA JUGA:Panas! Mahasiswa Obrak Abrik Pagar Kawat Berduri Lanjutnya pihaknya mempunyai kewenangan di legislatif maupun eksekutif salah satunya distribusi BBM. "Utamanya seperti BBM subsidi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang dianggap mampu. Kemudian ketersediaan BBM di beberapa tempat sesuai dengan prosedur," terangnya. Lebih lanjut, pihaknya menjadi jaring pengamanan sosial baik APBN maupun APBD yang sudah diputuskan. "Kami mengawasi, memperhatikan serta memastikan, apa yang menjadi program pusat dilaksanakan oleh pemerintah daerah," sambungnya. Sementara Wagub Nunik menambahkan bahwa Gubernur Lampung saat ini intensif menangani inflasi dan dampak kenaikan harga BBM. "Bahkan kita di beberapa daerah seperti Tulangbawang Barat dan Kabupaten/Kota lainnya sudah refocusing untuk menangani inflasi dan dampak kenaikan harga BBM," pungkasnya (ded/mlo)