Raih Pembangunan Terpuji, Gubernur Mirza Tegaskan Pendidikan Jadi Prioritas

MEDIALAMPUNG.CO.ID –Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fondasi utama untuk mempercepat kemajuan Provinsi Lampung.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima Anugerah Pembangunan Terpuji Kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dalam ajang detikSumatera Awards 2026 di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Depok, Jawa Barat, Jumat 28 Agustus 2026 malam.

Menurut Mirza, kemajuan sebuah daerah maupun negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan masyarakatnya.

Karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Lampung.

BACA JUGA:Usai Sanksi DLH, Dugaan Aktivitas Kembali Produksi PT Semen Baturaja Jadi Pertanyaan

"Kami di Provinsi Lampung sangat percaya salah satu syarat peradaban kita akan maju, salah satu syarat negara kita akan maju, masyarakat kita akan maju, apabila pendidikannya jadi lebih baik," ujar Mirza.

Ia mengatakan, pembangunan SDM menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mengejar ketertinggalan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

"Sumber daya manusia adalah fokus kami dalam mengejar ketertinggalan. Bagaimana ke depan sumber daya manusia Provinsi Lampung akan menjadi lebih terdidik, lebih baik, guna ikut membangun Provinsi Lampung dan Indonesia," katanya.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Lampung untuk memperluas akses pendidikan adalah kebijakan penghapusan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri di Lampung.

BACA JUGA:Gubernur Mirza Hadiri Apel Akbar Satlinmas, Kesiapsiagaan Linmas Lampung Diperkuat

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program pendidikan gratis yang diarahkan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Dengan penghapusan uang komite, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang terhambat melanjutkan pendidikan menengah hanya karena persoalan biaya.

Meski demikian, penghapusan uang komite tidak berarti kebutuhan operasional sekolah dihentikan. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan pembiayaan melalui anggaran daerah sehingga kegiatan pembelajaran dan kebutuhan operasional sekolah tetap dapat berjalan.

Dalam APBD 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar untuk mendukung pembebasan biaya pendidikan SMA dan SMK Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

Sumber: