Tuntutan Ditindaklanjuti Pusat, DD Tahap II Dijanjikan Cair 19 Desember

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Aksi damai para kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia pada Senin, 8 Desember 2025 menghasilkan sejumlah keputusan penting dari pemerintah pusat. 

Hal itu disampaikan Ketua DPC APDESI Pesisir Barat, Edison Surya, usai dalam aksi damai bersama peratin dari Pesisir Barat dan juga  kepala desa serta perangkat desa di seluruh Indonesia.

Menurut Edison, pemerintah menyetujui percepatan pencairan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark yang selama ini menjadi keluhan utama para kepala desa.

“Hasil mediator bersama Wasekneg menyimpulkan bahwa DD tahap dua non-earmark bisa dicairkan paling lambat pada 19 Desember 2025,” kata Edison yang didampingi puluhan peratin dari Pesisir Barat tersebut.

BACA JUGA:Aspirasi APDESI Didengar, PMK 81 Dicabut dan Dana Desa Segera Disalurkan

Selain itu, kata dia, Kementerian Keuangan memastikan segera menyalurkan DD tahap II tersebut. Ia menegaskan bahwa kepastian jadwal ini memberi ruang bagi pemerintah pekon untuk melanjutkan program yang sempat tertunda.

“Kemenkeu menyampaikan penyaluran akan dipercepat. Ini kabar baik bagi seluruh desa, begitu juga pekon yang ada di Pesbar,” kata Edison.

Terkait tuntutan pencabutan PMK 81 tahun 2025, Edison menjelaskan bahwa keputusan final masih menunggu Presiden kembali ke Jakarta. 

Saat ini Presiden tengah menjalankan agenda kerja di Aceh. Namun yang pasti pencabutan itu sudah disampaikan secara lisan oleh Wasekneg.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Tambah Bantuan Tunai untuk Korban Bencana di Sumatra

“Permohonan pencabutan PMK 81/2025 menunggu kepulangan Presiden. Insyaallah segera dibahas, namun secara lisan sudah disampaikan di cabut, ,” jelasnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh peratin di Pesbar yang turut berjuang dalam aksi damai tersebut. 

Menurutnya, langkah kolektif ini membawa hasil nyata bagi pekon maupun desa-desa di seluruh Indonesia.

“Terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak. Kita tetap menjaga semangat dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan pekon,” pungkasnya.(*)

Sumber: