DPRD Lampung Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa Soal Penolakan UU TNi dan RUU Polri

Kemudian pihaknya juga akan segera membahas guna menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini. 

Diberitakan sebelumnya ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung menggelar aksi di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 24 Maret 2025.  

BACA JUGA:Klaim Hadiah Skin Langka dan Diamond GRATIS! Kode Redeem FF 24 Maret 2025

BACA JUGA:Wanita Ditemukan Tak Bernyawa Tertutup Selimut Dalam Kontrakan di Bakauheni

Aksi tersebut soal penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan serta menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang masih dalam tahap pembahasan.  

Para aksi tiba di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung sekitar pukul 13.20 WIB dan langsung menyampaikan tuntutan dalam orasi. 

"Kami menolak RUU Polri dan mendesak pencabutan UU TNI karena cacat formil," ujar Romzi, salah satu mahasiswa dalam orasinya.  

Menurutnya, revisi UU TNI bermasalah secara prosedural karena tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku.  

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Gelar Safari Ramadhan di Dua Masjid

BACA JUGA:Wanita Ditemukan Tak Bernyawa Tertutup Selimut Dalam Kontrakan di Bakauheni

"Jika merujuk pada Tap MPR sebagai landasan yuridis, revisi ini bertentangan. TNI tidak seharusnya terlibat dalam bisnis. Apakah kita rela demokrasi kita diintervensi?" katanya.  

Romzi juga menyoroti dampak dari regulasi ini terhadap demokrasi dan berbagai kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat.  

"Di Papua, banyak saudara kita menjadi korban. Seharusnya TNI fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam hal yang bertentangan dengan profesionalisme mereka," tegasnya.  

Ia menilai bahwa proses revisi UU TNI dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga mencederai prinsip demokrasi.  

BACA JUGA:Wagub Jihan Buka Pasar Murah Yang Diinisiasi Kejati Lampung, Upaya Jaga Stabilitas Ekonomi Jelang Hari Raya

Sumber: