Ratusan Mahasiswa Lampung Gelar Aksi di Kantor DPRD Lampung Tolak Pengesahan UU TNI

Selain itu, mahasiswa mengecam langkah pemerintah yang dianggap tidak transparan dalam proses pengesahan undang-undang tersebut.  

"Jangan biarkan masyarakat terus dibodohi oleh kebijakan yang merugikan," ujar salah satu orator lainnya.  

BACA JUGA:Wanita Ditemukan Tak Bernyawa Tertutup Selimut Dalam Kontrakan di Bakauheni

BACA JUGA:Gubernur Lampung Hibahkan Tanah untuk Kantor PWNU, Dukung Peradaban dan Kerukunan

Ia menegaskan bahwa esensi dari aksi ini bukanlah jumlah massa, tetapi substansi tuntutan yang harus dipahami oleh pemangku kepentingan.  

"Demokrasi berada di ambang kehancuran dengan pengesahan UU TNI. Proses yang terburu-buru ini menunjukkan lemahnya demokrasi kita," ujarnya.  

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak takut menyuarakan kebenaran.  

"Jika RUU Polri disahkan, akan semakin banyak kegaduhan. Kita hadir di sini untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat," tegasnya.  

BACA JUGA:Perjalanan Mudik Lebih Nyaman, Bayar Tol Pakai BRIZZI!

BACA JUGA:Mulai Pekan Depan Skrining Tiket di Tol Lampung Di Berlakukan Bagi Pemudik ke Bakauheni

Berikut tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut:  

1. Mencabut UU TNI yang telah disahkan.  

2. Menolak RUU Polri.  

3. Mengecam tindakan diskriminatif oleh aparat terhadap massa aksi.

4. ⁠Mengecam DPR RI agar tidak mengesahkan UU secara tertutup dan diam-diam. 

Sumber: