Trump Berencana Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Kemlu Tegaskan Penolakan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dalam beberapa waktu terakhir, usulan terkait rekonstruksi Gaza pasca agresi Israel menjadi perhatian dunia internasional.

Salah satu proposal kontroversial muncul dari pejabat transisi Donald Trump, yang menyebut rencana relokasi sebagian warga Gaza ke negara lain sebagai bagian dari solusi rekonstruksi. 

Indonesia dikabarkan menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan, sebagaimana dilaporkan oleh NBC. Namun, pemerintah Indonesia dengan tegas menolak usulan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Sumirat, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak pernah menerima informasi mengenai rencana relokasi tersebut. 

BACA JUGA:Fenomena Langka! 6 Planet Bakal Berbaris Hiasi Langit Malam Ini

"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia," kata Roy dalam pernyataannya pada Selasa, 21 Januari 2025 di Jakarta.

Roy juga menyoroti bahwa relokasi warga Gaza hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel di Palestina. 

"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Ini sejalan dengan strategi lebih besar yang bertujuan mengusir orang Palestina dari Gaza," ungkapnya.

Jalur Gaza sendiri telah mengalami kerusakan masif akibat agresi militer Israel yang dimulai sejak Oktober 2023. 

BACA JUGA:Jangan Disepelekan! Cegukan Bisa Jadi Pertanda Penyakit Serius

Serangan tersebut menghancurkan berbagai fasilitas vital, seperti rumah penduduk, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hingga sekolah. Kondisi ini memicu krisis kemanusiaan yang mendalam bagi sekitar dua juta penduduk Gaza.

Proposal rekonstruksi ini memicu kritik luas dari berbagai negara, termasuk di kawasan Timur Tengah, yang khawatir usulan relokasi hanya akan menciptakan krisis pengungsi baru. 

Sementara itu, Indonesia terus menyerukan pentingnya gencatan senjata sebagai momentum untuk memulai dialog damai. 

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati, tetap menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di Palestina.

Sumber: