DPP PEMATANK dan Aliansi KERAMAT Desak Kejati Lampung Usut Tuntas Dugaan Mafia Tanah

Ia juga mengungkapkan bahwa koperasi-koperasi tersebut mendapatkan dana hibah miliaran rupiah dari APBN dan bantuan alat pertanian (alsintan), tetapi hasil pengelolaan justru dijual kembali ke perusahaan terkait.  

"Ini jelas praktik manipulasi yang terstruktur, hanya menguntungkan pihak tertentu," tegasnya.  

BACA JUGA:Geger! Warga Adijaya Temukan Mayat Bayi di Irigasi

BACA JUGA:Manfaat Ketumbar ala dr. Zaidul Akbar

Kawasan hutan produksi seperti Register 41, 42, 44, dan 46 juga menjadi sorotan. 

Kawasan ini diduga dikelola secara ilegal oleh koperasi yang menanam karet dan sawit. 

Infrastruktur kawasan tersebut bahkan dilaporkan menggunakan anggaran APBD untuk mendukung kepentingan usaha ilegal.  

"Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memperburuk kerugian negara," tambah Romli.  

BACA JUGA:Istri Jadi TKW, Tukang Sate di Lampung Utara Cabuli Anak Kandung

BACA JUGA:Ramenya Virus PMK pada Hewan Ternak, Pemkot Bandar Lampung Pastikan Langkah Antisipasi

Dalam aksi tersebut, DPP PEMATANK dan Aliansi KERAMAT menyampaikan tiga tuntutan utama:  

1. Usut tuntas dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan kawasan hutan produksi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.  

2. Mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meninjau ulang dan tidak memperpanjang izin HGU perusahaan yang terbukti menggunakan lahan secara ilegal.  

3. Mendukung langkah Kejati Lampung dalam menyelidiki dugaan mafia tanah dan meminta agar status penyelidikan segera ditingkatkan menjadi penyidikan jika bukti sudah mencukupi.  

BACA JUGA:Bulog Mulai Serap Gabah dan Beras Petani Sesuai Kebijakan Baru

Sumber: