Ribuan Tenaga Honorer di Lampung Utara Gelar Aksi Damai, Tuntut Perhatian Pemerintah

Meminta pengumuman penerimaan PPPK ditinjau ulang jika terbukti tidak sesuai aturan.

BACA JUGA:Ketepatan Waktu Capai 100%, PT KAI Divre IV Tanjung Karang Layani 68.085 Pelanggan Selama Nataru 2024/25

3. Prioritaskan Honorer Lama  

Meminta prioritas bagi honorer yang telah mengabdi sejak 2005 dengan SK Bupati dan digaji melalui APBD.

4. Audit BKPSDM Lampung Utara  

Menuntut pemeriksaan terhadap BKPSDM terkait penerimaan PPPK.

5. Buka Formasi Honorer Teknis  

Mendorong pembukaan formasi PPPK teknis sebanyak-banyaknya demi memenuhi amanat UU ASN No. 20 Tahun 2023.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Belum Menjangkau Jenjang SMA, SMK, dan SLB di Lampung

Tenaga honorer berharap pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat segera menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan. 

Mereka juga meminta pemerintah memprioritaskan tenaga honorer teknis dalam penetapan formasi berikutnya. 

"Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Jangan abaikan mereka yang telah puluhan tahun mengabdi," tegas salah satu perwakilan Forum Honorer. 

Pihak DPRD dan Kejaksaan berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan semua tuntutan dapat ditindaklanjuti.

Sumber: