Kinerja DPRD Pesisir Barat Terkesan Menurun, Paripurna Persetujuan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 Sempat Diskors

BACA JUGA:Satu Warga Terkena Gigitan HPR, Puskeswan Gerak Cepat Lakukan Vaksinasi Rabies

“Tentunya masih perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam dokumen KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2025 tersebut. Untuk itu, seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran akan menjadi materi bagi kami dalam rangka penyempurnaan RKA perangkat daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025,” jelas dia.

Dijelaskannya, seperti diketahui bahwa garis besar nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2025 yakni program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen PPAS dilaksanakan dengan mengedepankan target kinerja pencapaian RPJMD Kabupaten Pesbar tahun 2021-2026. 

Selain itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil sinergi dan sinkronisasi antara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pesbar tahun 2024 untuk perencanaan RKPD tahun 2025.

“Serta arah kebijakan Bupati-Wakil Bupati Pesbar, pokok- pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesbar serta prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dengan merujuk pada perkembangan perekonomian Nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

BACA JUGA:Pj Gubernur Samsudin Tinjau Ketersediaan Beras di Gudang Bulog, Dipastikan Aman Hingga Februari 2025

Selanjutnya, masih kata Zulqoini, rancangan APBD tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 

Begitu juga dengan arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi isu strategis daerah pada tahun 2025.

“Isu strategis itu, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas, dan harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat,” pungkasnya.*

Sumber: