Sebagian Besar Kepala Dinas dan Camat Ogah Hadiri Konsultasi Publik KHLS DLH Lampung Barat, Ada Apa?

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Banyak kepala perangkat daerah dan camat tidak hadir dalam acara konsultasi publik I penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Barat, yang digelar di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat Selasa 23 April 2024.

Padahal, acara yang dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Wasisno Sembiring, seyogyanya dihadiri oleh 54 orang yang diundang langsung melalui surat oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Drs. Adi Utama, yang terdiri dari Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah hingga 15 camat.

Minimnya kehadiran dalam kegiatan tersebut, disoroti oleh Anggota DPRD Lampung Barat Nopiyadi yang juga hadir mewakili Ketua DPRD Lampung Barat. 

Ia tampak menyayangkan, ketidakhadiran para kepala perangkat daerah dan camat padahal apa yang dibahas dalam kegiatan tersebut sangat penting.

BACA JUGA:Aparat Pekon Sumber Alam Serahkan Hasil Donasi Kebakaran Rumah Tumpal Simamora

”Tentu sangat disayangkan, minimnya partisipasi peserta. Padahal agenda ini penting dimana KHLS RPJMD 2025-2029 membutuhkan masukan dari semua pihak, ini sangat penting untuk lima kedepan,” ungkap Nopiyadi.

Menurut Politisi PKS tersebut, minimnya peserta dalam konsultasi publik tersebut, dikhawatirkan akan berdampak fatal, dimana akan menghasilkan KHLS yang tidak berbobot.

”Bagaimana mau berbobot rekomendasi jika banyak kepala perangkat daerah dan camat yang tidak menjadikan kegiatan ini sebagai prioritas untuk dihadiri, padahal setahu saya tidak ada kegiatan pemda yang digelar bersamaan,” kata dia.

Dari pantauannya selama dilangsungkannya konsultasi publik tersebut, ada 6 kecamatan tidak hadir dan satu perangkat daerah. 

BACA JUGA:Parosil Mabsus Tanggapi Melejitnya Harga Kopi

Bahkan untuk eselon II yang hadir hanya kepala dinas penyelenggara dalam hal ini kepala DLH Lampung Barat Muhammad Henry Faisal.

”Saya minta Pj bupati mengevaluasi kehadiran peserta. Karena eselon II tidak ada yang peduli untuk hadir, untuk eselon III bisa dihitung dengan, hanya sedikit, harapan saya bisa ditegur secara tertulis,” pungkasnya. *

Sumber: