Anggota DPRD Lampung Barat Ini Ungkap BKSDA Lepas Tanggung Jawab Soal Konflik Satwa di Suoh-BNS

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Anggota DPRD Lampung Barat yang juga pembina Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Satwa di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) Kabupaten Lampung Barat, Sugeng Hari Kinaryo Adi mengaku geram dengan apa yang dilakukan oleh SKW III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, yang menurutnya setengah hati dalam penanganan Konflik Satwa di wilayah itu.

Menurut Sugeng, BKSDA tidak pernah serius menangani konflik satwa di Kecamatan Suoh dan BNS, bahkan saat ini upaya-upaya penanganan konflik satwa dan manusia hanya dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), TNI, Polri dan Satgas.

Politisi PDIP tersebut tak segan menyebut BKSDA lepas tanggung jawab, terkait konflik Satwa yang terjadi. 

Bukan tanpa alasan, Sugeng membeberkan mulai dari konflik gajah liar-manusia.

BACA JUGA:DKM Al-Hidayah Lioh Buntor Bagikan 15 Paket Sembako ke Masyarakat

Menurutnya, konflik gajah liar-manusia sudah terjadi lima tahun terakhir, belum ada langkah konkret dari BKSDA. 

Hanya sempat memasang GPS Collar, dan saat ini 18 ekor kawanan gajah liar tersebut sudah tanpa GPS Collar dan sudah banyak merugikan masyarakat, karena memasuki areal pertanian  yang menjadi mata pencaharian terbesar penduduk.

Selanjutnya, terkait dengan konflik harimau, sebelumnya telah dilakukan pembentukan tim, dimana BKSDA dilibatkan bahkan diharapkan memotori penanganan.

"Tetapi mereka seperti setengah hati, hanya beberapa hari saja di Suoh dan BNS ini, itupun dengan jumlah personel yang hanya sedikit, dan tidak pernah bergabung dengan tim lain," kata dia.

BACA JUGA:Inilah Tanda Seseorang Mendapat Malam Lailatul Qadar

"Saya tanyakan dengan tim, mereka dari BKSDA memang hanya sekitar tiga hari, lalu entah kemana, selama mereka disini juga tidak pernah bergabung dengan tim," kata Sugeng melanjutkan.

Terakhir konflik beruang-manusia, dimana dua ekor kambing milik masyarakat mati dengan kondisi yang mengenaskan. 

Dalam konflik ini, tidak ada tanda-tanda dari BKSDA akan turun dan mencari solusi agar konflik tersebut tidak terus terjadi.

"Pada intinya BKSDA saya melihatnya seperti lepas dari tanggung jawab mereka, saat ini beban diserahkan ke TNBBS, TNI, Polri san Satgas. Tentu ini sangat saya sayangkan," pungkasnya. *

Sumber: