Begini Tanggapan Ketua Fraksi PKS Bersatu DPRD Lambar Terkait Kenaikan Harga BBM

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lampung Barat Nopiyadi, S.I.P menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (3/9/2022) lalu dan berharap pemerintah untuk mencabut keputusan kenaikan harga BBM tersebut. 

Naiknya BBM untuk yang ke-12 kalinya di masa kepemimpinan Jokowi ini berdampak melahirkan efek domino kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.  

Ketua Fraksi PKS Bersatu DPRD Lampung Barat Nopiyadi, S.I.P mengungkapkan, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Karena beberapa waktu lalu, rakyat baru saja terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. 

"Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur pun meroket, obat2an pertanian ganti harga, pupuk subsidi sulit, Gas Elpiji naik, pajak naik dan Listrik naik!!. Mayoritas rakyat di seluruh Indonesia akan sangat terpukul dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini," tegas Nopiyadi, Selasa (6/9/2022). 

 

Nopiyadi menambahkan, kebijakan menaikkan harga BBM ini menunjukkan pemerintah tidak berempati sama sekali dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. 

Meningkatnya kasus bunuh diri, kriminalitas sebagian besar karena faktor ekonomi sulit. 

"Naiknya BBM subsidi ini akan kembali meningkatnya kriminalitas, menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang ekonominya belum sepenuhnya pulih," ungkap Nopiyadi. 

Nopiyadi yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Lambar ini menuturkan, para petani, tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir, buruh, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, peternak, dan elemen masyarakat lainnya pasti menjerit. 

"Mereka makin terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Lambar ini.

Untuk itu, ia berharap sebaiknya pemerintah kembali mempertimbangkan kenaikan yang sudah dilakukan ini. "Pemerintah sebaiknya mencabut keputusan kenaikan harga BBM tersebut," tutup Nopiyadi. (lus/mlo)

 

 

Sumber: