Disdikbud Bagi-bagi Kue, Korwil Malah Tidak Tau

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Meski saat ini—istilah bagi-bagi kue, dalam kegiatan pembangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai, namun pihak berkompeten Disdikbud ditingkat kecamatan justru mengaku tidak mengetahui.

Sebagaimana penelusuran awak media ini di lapangan, beberapa petugas Koordinator Wilayah (Korwil) Disdikbud mengaku tidak mengetahui tentang program yang berkaitan dengan pembangunan fisik di dinas tersebut.

Baik itu berupa pembangunan atau renovasi gedung, seperti Ruang Kelas Belajar (RKB), gedung kantor, gedung perumahan dan pagar sekolah hingga pengadaan meja kursi (mobiler). 

"Kami tidak tau seperti apa tahapan pembangunan itu sekarang. Bahkan sekolah mana saja yang mendapatkan dan seperti apa teknis pengerjaannya kami tidak tau," ungkap beberapa korwil yang enggan disebut namanya.

BACA JUGA:Pesan Parosil ke PLTMH Way Besai: Prioritaskan Pekerja Lokal

Terus narasumber yang bisa dipercaya tersebut, dari tahap usulan pihak sekolah tidak melalui korwil, dan tahapan lanjutan korwil juga tidak diberitahukan oleh dinas melalui bidang terkait.

Karena itu, para korwil mengarahkan awak media ini agar berkoordinasi langsung dengan Disdik. 

"Biar lebih jelas silahkan koordinasi langsung dengan disdik mas, kami betul-betul tidak tahu karena memang tidak diberi tahu. Jadi bukan menutup-nutupi ya," katanya.

Terpisah Sekjen LSM Majas Lambar Jefri Ardiansah menyayangkan jika benar petugas korwil tidak mengetahui, sebab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yakni Koordinator Wilayah (Korwil) Disdikbud. Artinya, petugas dinas yang ditempatkan di kecamatan. 

BACA JUGA:Harga Tiga Jenis BBM Non Subsidi Kembali Melambung

"Lalu apa peran korwil, masalah ini itu dengan dinas telah ditangani oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), tentang kegiatan fisik langsung dinas," imbuhnya. 

Sementara diera sekarang ini keterbukaan publik dianjurkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang akan merugikan negara. 

 

"Petugas yang berkompeten saja tidak tahu, bagaimana masyarakat. Kalau di bodohi masyarakat sudah maklum tapi jangan sampai diakali, karena meski dianggap bodoh masyarakat juga sudah mengerti," tandasnya. (rin/hrs/mlo)

 

Sumber: