Terkait Pemotongan PKH di Waypetai, Dinsos Diminta Buka Data Penerima

Medialampung.co.id - Indikasi adanya pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pekon Waypetai Kecamatan Sumberjaya, yang disinyalir sudah dilakukan sejak lama, mendapat sorotan dari banyak pihak.

Sebagaimana disampaikan Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Adil Jagat Aman Sentosa (Majas) Kabupaten Lampung Barat Jefri Ariansyah, pihaknya sangat terkejut dan meminta kejadian itu diusut tuntas sampai ke Dinas Sosial (Dinsos) Lambar, dan harus diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang (apapun alasannya) memotong bantuan tersebut. 

"Bantuan PKH ini untuk orang miskin, kalo dipotong untuk konsumsi, apalagi menjamu pihak Bank, ini tidak benar, usut juga pihak bank yang minta dijamu tersebut," tegas Jefri.

Pihaknya juga mendapat laporan yang sama di beberapa kecamatan lainnya, adanya isu pemotongan bantuan pemerintah, bahkan ada yang menyampaikan ATM buku rek semua dipegang oleh pendampingnya.

"Kami sedang usut ini, nanti kami laporkan ke Kejaksaan, biar dituntaskan, karena jika ini benar bukan lagi soal administrasi tapi sudah pungli, maling duit orang miskin dengan cara yang halus," ungkapnya

Terkait ini pihaknya meminta Dinsos Lambar untuk menyikapi ini, bila perlu koordinator kecamatan yang lalai memonitor anak buahnya di bawah juga disanksi ini, jangan sampai hanya menyalahkan anak buah saja.

Juga pihak dewan harus turun untuk mengecek lebih jauh, apakah ini sistematis masif dan terstruktur, pemotongan dan ATM buku rekening yang dipegang oleh pendamping.

Jefri menandaskan bahwa data PKH ini sangat tertutup beda dengan data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dipublikasikan di koran ditempel.di banner, jumlah uangnya dan juga siapa yang dapat.

"Kenapa PKH ini tertutup, ini harus jadi perhatian kita semua, jangan sampai ada oknum yang menjadikan proyek bantuan untuk orang miskin ini untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Karena hampir semua peratin mengatakan data PKH dan pendampingnya sangat kurang berkordinasi, padahal di pekon ada operator SIK NG yang merupakan sumber data DTKS sebagai data induk penerima program program bantuan pemerintah untuk warga yang masuk kategori miskin.

Dan banyak data PKH ini yang penerimanya sudah tidak layak. Datanya tidak update. Ini yang aneh. 

"Tidak pernah di update atau ada permainan disini, hal ini sedang kami usut," pungkasnya. 

Sebelumnya KPM mengeluhkan adanya pemotongan dalam penyaluran PKH di Pekon Waypetai. 

Berdasarkan pengakuan beberapa penerima PKH pemotongan dilakukan secara bervariasi seperti penerima yang mendapatkan Rp500 ribu, dipotong Rp50 ribu. Penerima PKH Rp700 ribu dipotong Rp70 ribu. Dan yang menerima Rp1 juta dipotong Rp100 ribu.

Kejadian pemotongan itu sudah lama berlangsung. Namun karena penerima bantuan merasa khawatir jika mengadu akan dihapus sebagai penerima sehingga didiamkan saja.

Keluhan tersebut dibenarkan oleh Koordinator PKH Kecamatan Sumberjaya, Ketut Ailen Aurora, S.Hut., dimana kata dia pemotongan ini terjadi antara Rena selaku Ketua kelompok penerima PKH dengan para penerima. 

"Kami juga awalnya tidak tahu dan hal ini jelas menyalahi," kata dia. 

Sementara terkait ada biasa penggesekan, pihaknya juga tidak mengetahui seperti apa, yang jelas kata dia dalam penggesekan sama halnya dengan pelayanan Brilink artinya berapa biaya itu urusan antara penerima dengan petugas BRI.

Terpisah Rena mengakui terkait hal itu, hanya saja dia menyebutkan uang yang dipotong dari rekan-rekannya penerima PKH bukanlah untuk dirinya, melainkan operasional dalam proses penyaluran bantuan, seperti pembelian makanan ringan (snack) untuk tamu undangan seperti petugas PKH, Petugas Bank dan para penerima bantuan yang penggesekannya dilakukan di rumahnya. 

"Uang itu juga saya manfaatkan untuk keperluan lain, seperti jika ada kartu peserta yang bermasalah seperti kena blokir transport mengurusnya ke Bukit Kemuning, ketika ada sosialisasi atau informasi yang harus disampaikan ke peserta penerima PKH saya menginformasikan melalui telepon itu juga menggunakan pulsa, dan biaya penggesekan," imbuh dia. 

Lanjut Rena uang yang diambilnya juga tersebut ada yang memang diberikan oleh penerima, seperti anggota PKH yang tidak bisa antri karena membawa anak kecil. "Karena adanya keluhan ini, uang yang sempat saya tarik sudah saya kembalikan dan itu disaksikan oleh pihak pekon," tandasnya.(r1n/mlo)

Sumber: