Pemprov Lampung Komitmen Wujudkan APBD 2026 Efektif dan Efisien Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar saat menghadiri Paripurna DPRD Lampung--
MEDIALAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Jawaban itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat 22 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi pandangan, kritik, dan saran enam fraksi DPRD, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Kebangkitan Bangsa, Demokrat, dan PKS.
Menurutnya, masukan tersebut mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah.
BACA JUGA:Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes Hingga Melahirkan, Orang Tua Tuntut Keadilan
“Kami meyakini seluruh masukan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD), serta memanfaatkan potensi dan aset daerah.
Evaluasi sumber pendapatan yang belum optimal juga akan dilakukan untuk mencegah kebocoran.
Pada sisi belanja, Pemprov Lampung akan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
BACA JUGA:Gubernur Mirza Temukan Harga Minyak Goreng Lebih Tinggi dari HET di Pasar Natar
Fokus diarahkan pada pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan belanja daerah benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, dan layanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan, pembahasan Raperda APBD 2026 akan berlanjut di tingkat komisi pada 22–28 Agustus 2025.
Adapun rapat paripurna tingkat II yang memuat laporan Badan Anggaran, persetujuan bersama, dan sambutan Gubernur dijadwalkan pada 29 Agustus 2025.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:





