3.500 ASN Jadi Gelombang Pertama Pindah ke IKN, Pemerintah Kebut Pembangunan Inti

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah terus memacu realisasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

Tahapan awal dimulai dengan menyiapkan relokasi sekitar 3.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 16 kementerian dan lembaga yang telah ditetapkan masuk kloter pertama pemindahan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memindahkan aktivitas pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara. 

Otorita IKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyusun kriteria prioritas untuk proses seleksi ASN yang akan bertugas lebih dulu di wilayah administratif baru tersebut.

BACA JUGA:Crystal Bay, Surga Tropis yang Mempesona di Ujung Barat Nusa Penida

Saat ini, kawasan IKN telah mulai dihuni oleh sekitar 1.200 ASN yang lebih dulu ditugaskan, serta 5.000 tenaga kerja konstruksi yang aktif membangun berbagai fasilitas pemerintahan. 

Jumlah ini diprediksi akan melonjak seiring bertambahnya intensitas pembangunan dan dimulainya aktivitas pemerintahan secara bertahap.

Dalam waktu dekat, populasi IKN diproyeksikan bisa mencapai 25.000 orang, yang terdiri dari para pegawai pemerintah, pekerja konstruksi, dan berbagai pihak pendukung lainnya. 

Bahkan, arus masuk kunjungan dari wisatawan domestik dan tamu-tamu resmi pemerintah mulai menunjukkan tren peningkatan.

BACA JUGA:Pagelaran Sabang Merauke: Panggung Budaya Pemersatu dari Barat ke Timur Indonesia

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian kalangan investor. 

Aktivitas ekonomi yang mulai hidup membuka peluang skema kerja sama bisnis antara pengelola dan swasta, terutama dalam model business to business (B2B) untuk pengelolaan aset di kawasan strategis seperti yang diterapkan di Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta.

Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan tidak ada penghentian atau penundaan dalam proyek ini. Justru, pembangunan terus didorong lebih cepat. 

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembangunan gedung-gedung utama legislatif dan yudikatif dapat rampung dalam tiga tahun ke depan.

Sumber: