Disway Awards

Ketua DPC PKB Lampung Utara Akan Panggil Rahmad Fadli, Kinerja Jadi Sorotan Publik

Ketua DPC PKB Lampung Utara Akan Panggil Rahmad Fadli, Kinerja Jadi Sorotan Publik

Ketua DPC PKB Lampung Utara Febriansyah, S.Sos--

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Utara, Febriansyah, S.Sos, menyatakan akan memanggil kadernya, Rahmad Fadli, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Lampung Utara.

Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja Rahmad Fadli dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, terutama terkait berbagai persoalan pelayanan publik dan ekonomi daerah yang belum terselesaikan.

Febriansyah menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi langsung dari Rahmad Fadli mengenai isu-isu yang mencuat di masyarakat.

“Karena saya belum mengetahui perihal sebenarnya seperti apa, dan saat ini juga sedang dinas luar. Namun, Rahmad Fadli tetap akan kita panggil,” ujar Febriansyah, Jumat (7 November 2025).

 

Ia menambahkan, sebelum mengambil langkah tegas, pihaknya akan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu agar mengetahui duduk persoalannya secara jelas.

Ketua DPC PKB itu menegaskan bahwa setiap persoalan penting yang berkaitan dengan pelayanan publik harus memiliki titik terang. 

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui hasil dari setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

“Hasil klarifikasi nanti akan kita sampaikan ke publik agar semua menjadi jelas,” kata Febriansyah.

 

Sebelumnya, kinerja Rahmad Fadli yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Lampung Utara menjadi sorotan setelah sejumlah persoalan publik dinilai tak kunjung mendapat penyelesaian.

Beberapa isu yang menjadi sorotan di antaranya adalah kelangkaan pupuk bersubsidi, dugaan pengecoran BBM di SPBU, pencemaran lingkungan oleh industri tapioka, serta polemik Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi dan distribusi pupuk yang tidak merata juga belum mendapat respons konkret dari Komisi II DPRD, padahal lembaga tersebut memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan sektor publik dan ekonomi daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: