Dikeroyok Trailer Semen dan Truk Batu Bara, Jalinsum Jadi Ranjau Petaka

BACA JUGA:Truk ODOL Tak Tertahan, Ketegasan BPTD Dipertanyakan

Tidak sedikit kasus kecelakaan fatal terjadi akibat rem blong maupun kendaraan yang terguling.

“Kecelakaan fatal pernah terjadi karena truk ODOL kelebihan muatan. Rem blong, manuver terganggu. Nyawa pengguna jalan lain terutama pengendara motor dan pejalan kaki terancam. Ini sudah menyangkut nyawa manusia pak!” tambah Pirdaus.

Fakta di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap regulasi yang sebenarnya sudah ada.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seakan mandul karena jembatan timbang tidak berfungsi optimal, sementara praktik pungutan liar kerap terjadi di lapangan.

BACA JUGA:Dishub Membisu: DPRD Desak Solusi Menghalau Truk ODOL Batu Bara

Masyarakat mendesak adanya Satgas Khusus lintas kementerian untuk mengatasi ODOL. Harapannya, aparat penegak hukum dan pemerintah benar-benar serius menertibkan truk kelebihan muatan.

“Kalau dibiarkan, sama saja pemerintah ikut merusak jalan. Jangan ada lagi pungli yang dibungkus atas nama kepentingan masyarakat,” cetus Pirdaus.

Senada, Agus Anggara dari Blambangan Pagar menegaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) tidak boleh menutup mata.

“BPJN jangan tutup telinga. Kami masyarakat butuh solusi nyata. Perbaikan jalan harus segera dilakukan, bukan cuma janji tanpa action,” katanya.

BACA JUGA:Mobil Rusak Parah Dihantam Ban Serep Truk Batubara, Ketua IWO Lampung Lapor Polisi

Laskar Lampung juga turut mengecam keberadaan ODOL yang dibiarkan beroperasi. Ketua Umum Laskar Lampung, Nerozeli Agung Putra, menilai bahwa kondisi jalan dari Way Kanan hingga Bandar Lampung sudah bergelombang layaknya keriting akibat beban berlebih kendaraan batu bara dan semen.

“Kondisi jalan dari Kotabumi menuju Bandar Lampung sekarang seperti keriting dan bergelombang. Ini bukti nyata dampak truk batu bara yang kelebihan muatan,” ungkap Nero, Senin, 11 Agustus 2025.

Ia juga menyoroti banyaknya truk berpelat luar daerah yang membawa muatan hingga 60 ton, jauh melampaui batas yang diizinkan. Nero mendesak kepolisian segera menindak tegas dan menghentikan kendaraan ODOL yang membahayakan.

Pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan kebijakan Zero ODOL 2027 sebagai langkah strategis nasional. 

Sumber: