MEDIALAMPUNG.CO.ID – Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti pemberitaan terkait dua Sekolah Dasar di Kecamatan Sukarame yang dilaporkan tidak menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama hampir satu bulan.
Terhentinya distribusi tersebut disebut terjadi akibat proses peralihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara dapur pengganti belum siap beroperasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak sekolah.
Oleh karena itu, menurutnya, tidak boleh ada jeda layanan dalam kondisi apa pun, termasuk akibat persoalan teknis maupun administratif.
BACA JUGA:Jaga Keindahan, Pol PP Kecamatan Jatiagung Tertibkan Banner dan Spanduk
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban ketidaksiapan sistem. Jika memang ada peralihan dapur SPPG, maka dapur pengganti seharusnya sudah dipastikan siap secara operasional sebelum distribusi dari dapur sebelumnya dihentikan,” tegas Asroni pada Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menilai terjadinya kekosongan layanan MBG ini menunjukkan lemahnya perencanaan transisi dan koordinasi antarinstansi terkait.
Padahal, program pemenuhan gizi memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di sekolah.
Menurut Asroni, koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta pengelola SPPG harus diperkuat.
Setiap perubahan dalam layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, wajib dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif di lapangan.
BACA JUGA:Dua Personel Humas Polres Lampung Utara Ikuti Pelatihan Drone dan Videografi
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait serta pengelola SPPG.
Selain itu, DPRD juga akan memastikan kepastian jadwal operasional dapur pengganti agar distribusi MBG dapat kembali berjalan normal.
Asroni menekankan pentingnya skema darurat sebagai solusi sementara jika terjadi kendala teknis, sehingga layanan MBG tetap dapat diberikan kepada siswa hingga dapur pengganti siap sepenuhnya.
Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan sekolah maupun orang tua murid.