Demikian pula, Polres maupun Kejari Mesuji belum memberikan klarifikasi mengenai pencantuman logo mereka dalam spanduk tersebut.
Aktivis agraria menilai, penyelesaian sengketa lahan seharusnya ditempuh melalui jalur hukum yang transparan serta mediasi, bukan lewat cara intimidatif.
Pemasangan spanduk dengan membawa nama instansi negara tanpa dasar hukum yang jelas, dikhawatirkan justru dapat memperbesar potensi konflik sosial.
Dengan tenggat waktu pengosongan lahan yang semakin dekat, situasi di Mesuji berpotensi memanas.
BACA JUGA:Gubernur Mirza: Komunitas Motor Punya Peran Strategis Promosikan Daerah
Banyak pihak menyerukan agar semua elemen mengedepankan dialog serta mencari solusi sesuai koridor hukum demi mencegah jatuhnya korban dan menjaga stabilitas sosial di daerah.