Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholder saat ini tengah merumuskan SKB sebagai dasar sinergitas penanganan ODOL.
Tapi, seberapa kuat SKB bisa menahan ban truk yang membawa batu bara dari tambang ke pelabuhan? Tanpa ketegasan lapangan, semua itu tinggal dokumen di balik meja rapat.
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pun turut ambil peran. Sebuah rancangan Peraturan Gubernur tengah disiapkan untuk mengatur tata cara dan pengawasan pengangkutan batu bara. Tapi lagi-lagi, semua masih wacana.
Apa yang bisa diharapkan dari jalan yang sudah berkali-kali diperbaiki tapi tetap hancur karena beban yang tak terkendali?
BACA JUGA:Lampung Darurat Truk ODOL: Jerit Aspal Jalinsum Tak Didengar
"Jika SP (surat peringatan) sudah diberikan 3 kali, seharusnya sanksi tegas diberikan—larangan beroperasi selama 3 hari agar ada efek jera," tegas sang dosen.
Sebuah solusi lugas, tajam, dan realistis. Tapi sayangnya, belum ada keberanian untuk menerapkannya.
Di sisi lain, Jonter mencoba menjanjikan masa depan. Ia menyebut BPTD telah mendukung aktivasi kembali UPPKB Blambangan Umpu yang akan mempermudah pengawasan dan penindakan. Namun, butuh dukungan surat resmi dari Gubernur Lampung agar bisa direalisasikan cepat.
Infrastruktur bisa dibangun, tapi keberanian tak bisa dianggarkan dalam APBN.
BACA JUGA:Aspal Jalinsum Lampung Menjerit Diinvasi Truk Batu Bara
Fenomena ODOL bukan sekadar soal logistik. Ini soal nyawa pengendara, kenyamanan pengguna jalan, dan ketahanan infrastruktur negara.
Selama pelanggaran dibiarkan demi "menghindari kemacetan", maka negara sedang kalah. Dan selama ketegasan hanya jadi bahan diskusi, maka aspal jalan akan terus mengelupas seperti kulit luka yang tak pernah kering.
Jalan-jalan rusak bukan kutukan, melainkan akibat dari keputusan yang tak diambil.
Truk ODOL adalah simbol dari sistem pengawasan yang lemah, dan BPTD kini berada di titik nadir kepercayaan publik. Entah sampai kapan jalanan Lampung akan terus jadi korban kompromi yang melelahkan ini.