MEDIALAMPUNG.CO.ID – Komisi II DPR RI tengah menggodok dua opsi terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Opsi ini mencakup pelantikan bagi daerah yang tidak bersengketa maupun yang masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebutkan bahwa pembahasan lebih lanjut akan melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut Rifqinizamy, terdapat dua opsi pelantikan yang sedang dipertimbangkan.
BACA JUGA:Geger! Warga Adijaya Temukan Mayat Bayi di Irigasi
Opsi pertama, pelantikan seluruh kepala daerah akan dilaksanakan secara bersamaan setelah seluruh sengketa di MK memiliki kekuatan hukum tetap.
Proses ini diperkirakan selesai pada 12 Maret 2025.
"Pelantikan ini akan diserahkan kepada Presiden karena dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden," ungkap Rifqinizamy.
Opsi kedua, pelantikan dilakukan lebih awal untuk daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu.
BACA JUGA:Istri Jadi TKW, Tukang Sate di Lampung Utara Cabuli Anak Kandung
Jadwalnya telah ditentukan, yakni pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 7 Februari 2025 serta Bupati-Wakil Bupati & Walikota-Wakil Walikota pada 10 Februari 2025.
Untuk daerah yang masih bersengketa atau membutuhkan pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan ulang, atau pilkada ulang, pelantikan baru bisa dilakukan setelah ada keputusan final dari MK.
Rifqinizamy mengakui adanya tantangan hukum jika pelantikan harus menunggu seluruh putusan MK selesai pada Maret 2025.
Hal ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pelantikan merupakan tahap lanjutan setelah penetapan oleh KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
BACA JUGA:Ramenya Virus PMK pada Hewan Ternak, Pemkot Bandar Lampung Pastikan Langkah Antisipasi