Ia percaya bahwa kerjasama yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan.
BACA JUGA:Sempat Ricuh, Massa Aksi Tolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Lampung Membubarkan Diri
BACA JUGA:Aksi Mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Lampung Terhalang Kawat Berduri
"Semoga keputusan dan tujuan Rakornas ini dapat terwujud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap provinsi," kata Samsudin.
Selain itu, Samsudin menyampaikan harapan DKP provinsi se-Indonesia kepada KKP agar penerbitan Health Certificate (HC) atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan dikembalikan ke provinsi.
Menurutnya, hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Health Certificate yang pada 2015 ditarik ke KKP, kami atas nama Gubernur seluruh Indonesia meminta agar dikembalikan lagi ke provinsi, karena ini terkait dengan PAD masing-masing provinsi," tegasnya.
BACA JUGA:Rangkaian HANTARU, Lampung Jadi Tuan Rumah Turnamen Vollybal ATR/BPN
BACA JUGA:Mulai 8 September Bandara Radin Inten II Tambah Rute Penerbangan Langsung Lampung - Medan
Sementara itu, Kepala Pusat Manajemen Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Woro Nur Endang Sariati, mengatakan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi BPPMHKP kepada seluruh pemangku kepentingan serta memperkenalkan fungsi otoritas kompeten dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
"Selanjutnya, kita akan melaksanakan Focus Group Discussion terkait fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir," ujar Woro.
Ia menambahkan bahwa Rakornas ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan.
"Khususnya dengan DKP Provinsi seluruh Indonesia terkait pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir," pungkasnya.