"Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp3,23 triliun meningkat Rp106,68 miliar atau 3,41 persen dibandingkan tahun 2022," lanjutnya.
Sementara itu, realisasi belanja transfer daerah untuk DBH tahun 2023 sebesar Rp1,19 triliun, menurun Rp158,18 miliar atau 11,69 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,35 triliun.
Data tersebut menunjukkan bahwa meski realisasi pajak daerah Provinsi Lampung meningkat, transfer DBH kabupaten/kota justru mengalami penurunan.
"Naiknya pendapatan daerah tidak sejalan dengan belanja transfer DBH, menunjukkan adanya penundaan transfer ke kabupaten/kota dan menambah utang DBH oleh Pemprov Lampung," katanya.
BACA JUGA:OJK Lampung Tekankan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi
Menurutnya, penundaan transfer DBH merupakan bentuk ketidaktransparanan anggaran yang ditransfer ke daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
"Dampaknya, terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah, pemerintah kabupaten/kota kesulitan melakukan pembangunan, dan kinerja pemerintah kabupaten/kota menurun," terangnya.
Kemudian pihak DPRD Lampung mengusulkan supaya pandangan umum fraksi lainnya tidak perlu dibacakan karena substansinya kurang lebih sama.
Usulan tersebut langsung ditanggapi oleh Mardani Umar dari PKS yang mengatakan supaya pandangan umum fraksi lainnya tidak perlu dibacakan karena substansinya kurang lebih sama.
"Saya usul supaya tidak perlu dibacakan, pandangan umum diserahkan ke pimpinan saja setelah itu ditutup," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDIP Budhi Condrowati.
Setelah itu, usulan tersebut dilempar oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Yozi Rizal yang menjadi pemimpin Rapat Paripurna ke forum dan disetujui oleh seluruh Anggota DPRD.
Setelah itu berurutan juru bicara dari PKB, Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS dan PAN menyerahkan berkas pandangan fraksi mereka ke pimpinan Rapat Paripurna.
Rapat paripurna hari ini dijeda dan direncanakan akan dilanjutkan dengan sesi jawaban Gubernur Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045.*