“Keberadaan Tapera ini mengalami banyak penolakan karena tidak sesuai keinginan pekerja. Banyaknya potongan yang dinilai tidak rasional. Kita wakil rakyat dan berada di sini mewakili rakyat, dan serikat buruh adalah rakyat kami,” katanya.
“Kita akan bersurat ke fraksi kami di DPR RI dan melaporkan ke pimpinan. Tapera adalah kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak bisa kita selesaikan hari ini kecuali jika Tapera adalah kebijakan daerah,” pungkasnya. *