Namun, Haiza mengklaim bahwa anggaran BBM yang disiapkan tersebut tidak hanya untuk kegiatan penanggulangan kebakaran saja, melainkan untuk kegiatan edukasi, seperti.
"Jadi bukan hanya untuk kegiatan pemadaman saja, tetapi ada kegiatan edukasi, seperti ada anak TK yang datang dan diberikan edukasi terkait pemadaman kebakaran dan lainnya," kata dia.
Anggaran tersebut menurutnya juga terserap di seluruh UPTD Damkar yang ada.
"Itu anggaran untuk satu tahun, dan untuk seluruh UPTD Damkar di enam wilayah," kata dia melanjutkan.
BACA JUGA:Pria Asal Pesawaran Lampung Diringkus Polisi, Ternyata Lakukan Hal Ini ke Anak Tetangga
Sementara itu berdasarkan keterangan dari sumber terpercaya, dalam satu bulan pihaknya hanya menerima sekitar Rp200 ribu untuk pembelian BBM solar, itupun dilihat dari berapa kali armada Damkar beroperasi.
"Rp200 ribu (untuk pembelian BBM) dalam sebulannya, kadang-kadang enggak sampai segitu," ujar salah seorang petugas Damkar yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis.
Untuk diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Lampung Barat mencatat, 53 kasus kebakaran terjadi selama tahun 2023, kerugian capai Rp1,5 miliar, yang didominasi kebakaran yang terjadi selama 2023 didominasi kebakaran hutan dan lahan karhutla (Karhutla).
Ada 30 kasus kebakaran yang terjadi, yang tidak semuanya dilakukan pemadaman menggunakan armada Damkar, sedangkan rumah ada 22 kasus kebakaran dan satu kasus lainnya yaitu kebakaran sebuah kendaraan.
BACA JUGA:Judi Online Meresahkan di Lampung, Polda Lampung Bentuk Satgas dan Akan Ringkus Para Pemain
Selain terkait anggaran BBM untuk Armada Damkar, tahun anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat, mengalokasikan sebesar Rp72.000.000,- untuk biaya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Pengendalian dalam daerah.
Namun miris, kondisi armada Damkar di kabupaten setempat jauh dari kata layak.
Salah satunya armada Damkar yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Way Tenong, Pompa PTO (Power Take-Off) Damkar tersebut tidak berfungsi, sehingga pengoperasian terkendala.
Haiza Rinsa membenarkan terkait alokasi yang disiapkan untuk pemeliharaan Armada Damkar di tahun anggaran 2023.
BACA JUGA:Guru Honorer Wajib Persiapan Dokumen Ini untuk Ikut Seleksi PPPK 2024
Hanya saja, Haiza mengaku anggaran tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan armada Damkar di enam UPTD, yakni UPTD Sukau, Balik Bukit, Belalau, Way Tenong, Sumberjaya dan Kebun Tebu.