LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dalam rangka persiapan penetapan masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Aparatur Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat dipimpin Juru Tulis Febri melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) bertempat di balai rakyat pekon tersebut Senin 22 Januari 2024.
Disampaikan Purwasih mendampingi Peratin Husain Dalam musdes tersebut yakni, musdesus tersebut merupakan langkah awal dalam penetapan KPM, dengan acuan Pensasran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Yang mana masyarakat atau KPM, BLT DD adalah warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) lainnya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan hasil pengecekan sebanyak 50 orang.
BACA JUGA:Warga Apresiasi Respon Cepat Petugas PDAM Tangani Pipa Bocor di Sekincau
BACA JUGA:Lantik PTPS, Camat Air Hitam: Ciptakan Pemilu Adil dan Damai
Hanya saja hasil yang didapat dalam musdesus tersebut masih bersifat sementara, lantaran dalam penerimaan BLT DD adanya juga kriteria seperti taraf ekonomi seperti miskin ekstrim, adanya stunting, dan masyarakat kehilangan pekerjaan.
Artinya kata dia pihak pekon masih akan melakukan verifikasi terhadap penerima BLT DD Tahun 2023 apakah tahun ini masih layak mendapatkan atau tidak. Karena telah berubahnya kondisi ekonomi menjadi lebih baik.
Purwasih juga menyampaikan tahun anggaran 2024 ini program BLT DD dan Ketahanan Pangan masih menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana desa.
Hanya saja untuk dua program tersebut seperti BLT DD maksimal dana yang digunakan sebanyak 25%, dan untuk ketahanan pangan maksimal dana yang digunakan 20 persen.
BACA JUGA:Ikuti Re-Akreditasi, Puskesmas Kenali Sambut Kedatangan Tim Surveyor
BACA JUGA:Tahun 2024, Pemkab Lampung Barat akan Usulkan 12 Calon Sekolah Adiwiyata
"Kita melakukan tahapan musdesus ini, agar bantuan betul-betul tepat sasaran sehingga di kemudian hari tidak muncul tumpang tindih dan bakal terjadinya permasalahan maupun gejolak di masyarakat. Dan hasil musdesus ini tentunya akan kita sampaikan kepada peratin untuk proses berikutnya," ungkap pihaknya.*