MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan serah terima secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Lampung.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Mahan Agung pada Rabu, 13 Desember 2023.
DIPA APBN dan TKD Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan secara digital oleh Presiden RI pada 29 November 2023.
Dan Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah bertanggung jawab untuk mendistribusikan kepada instansi terkait.
BACA JUGA:Hadapi Nataru, 3.326 Personel Gabungan Dikerahkan Beberapa Titik di Lampung
"Selanjutnya menjadi tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melaksanakan penyerahan DIPA APBN dan TKD kepada seluruh Satker Instansi Vertikal, Perangkat Daerah serta Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung," kata Arinal.
Dana APBN 2024 untuk Provinsi Lampung mencapai Rp 31,58 triliun, dengan alokasi belanja K/L sebesar Rp 9,32 triliun dan dana transfer sebesar Rp 22,26 triliun.
Gubernur menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran.
"Saya mengingatkan beberapa hal penting kepada Bupati dan Pj. Bupati/Wali Kota, agar dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun 2024 secepatnya diserahkan kepada masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Lakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, tutup segala celah korupsi, kerja sama dengan APIP dan APH untuk monitoring dan evaluasi," ungkapnya.
BACA JUGA:Pelaksanaan Uji Kompetensi JPTP di Kemendagri, Ini Penjelasan Sekdaprov Lampung
"Ingat, anggaran APBN dan APBD adalah uang rakyat, harus dikelola dengan profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketentuan, namun tetap cepat dan responsif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Presiden," tegasnya.
Gubernur Arinal menyoroti fokus pembangunan 2024 pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.
Prioritas melibatkan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, dan dukungan untuk UMKM serta investasi.
"Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini. Dalam pemanfaatan APBD dan APBN, Saya minta agar dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat. Percepatan realisasi belanja pemerintah akan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," jelasnya.
BACA JUGA:Ini Kata Menko Perekonomian Dalam Kongres Nasional HIMAPOL Indonesia di Lampung