Inflasi Lampung Hanya 0,30 Persen, Terendah di Seluruh Indonesia

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, pada Selasa 11 November 2025.

Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025, tingkat inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. 

Berdasarkan data BPS, sebanyak 37 provinsi di Tanah Air mengalami inflasi, sementara satu provinsi, yakni Papua, justru mencatat deflasi sebesar -0,92 persen.

Dari 37 provinsi tersebut, Provinsi Lampung mencatat inflasi terendah secara nasional dengan angka 0,30 persen.

BACA JUGA:Lampung Jadi Lokasi Proyek Perintis Bioetanol Toyota-Pertamina

Sementara beberapa provinsi mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen), di antaranya Sumatera Barat sebesar 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen. 

Adapun inflasi di daerah lainnya masih berada dalam kisaran yang relatif terkendali.

Menurut Amalia, capaian positif Lampung menunjukkan efektivitas sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas pangan utama. 

Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, hingga pelaksanaan operasi pasar secara rutin di berbagai wilayah.

BACA JUGA:Walhi Lampung Soroti Kematian Harimau Sumatera di Batu Brak: Cermin Kegagalan Sistem Konservasi?

Selain data inflasi, Kepala BPS juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (year-on-year). 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih tumbuh stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Secara regional, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah (7,79 persen) dan Kepulauan Riau (7,48 persen). 

Sementara dua provinsi tercatat mengalami kontraksi, yakni Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen).

Sumber: