MEDIALAMPUNG.CO.ID - Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung Letkol Arm Tri Arto Subagio mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Provinsi Lampung Tahun 2023.
Kegiatan tersebut bertema TNI dan POLRI siap mengawal tahapan Pemilu serta mengamankan Nasional dan Internasional tahun 2024 dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlangsung di Korem 043/Gatam, Selasa (21/2).
Sejumlah pejabat di kalangan institusi TNI-Polri di wilayah Lampung juga tampak menghadiri rapim tersebut.
BACA JUGA:Percepat Penurunan Angka Stunting, Ini Pesan Pj Bupati Pringsewu
Di kesempatan itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Ruslan Effendy menyampaikan beberapa hal tentang Kebijakan dan strategi TNI guna mengamankan tahapan Pemilu 2024.
Pihaknya juga mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Tentunya hal itu selaras dengan tema yang kita usung dalam pelaksanaan Rapim TNI POLRI wilayah Provinsi Lampung tahun 2023," kata Jenderal bintang satu tersebut.
BACA JUGA:Kapolresta Bandar Lampung Pastikan Jaminan Keamanan Kepada Siapapun untuk Beribadah
Terkait prioritas rencana kerja Pemerintah di tahun 2023, Danrem mengatakan ada 7 point, yakni Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Kedua, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Ketiga, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Keempat, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
BACA JUGA:Pesbar Raih Penghargaan Bebas Penyakit Frambusia
"Kelima, Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Keenam, Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan public. Dan terakhir, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan," terangnya.
Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus menyampaikan tentang beberapa arahan Kapolri kepada peserta Rapim, yakni menjalin Sinergitas dan berkoordinasi dengan Stakeholder untuk mencegah beredarnya produk impor ilegal dengan melakukan penegakkan hukum perlindungan konsumen dan perdagangan barang impor.
Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan KPU dan BAWASLU dalam hal kesiapan pelaksanaan pemilu dengan kesiapan early warning system, melakukan deteksi dini, dan pencegahan terhadap potensi konflik.