Kemudian, dilanjutkan dengan tim dari Bapenda setempat turun ke setiap Kecamatan untuk mengadakan rakor bersama Camat dan Peratin guna membahas realisasi PBB-P2 itu.
“Sehingga, di November ini baru menunjukan ada pergerakan peningkatan realisasi PBB-P2 itu sampai di angka 37,6 persen,” katanya.
Ditambahkannya, ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan dalam hal ini di setiap Pekon mengenai PBB-P2 itu, seperti ada objek PBB-P2 yang tidak ditemukan, luasan yang tidak sesuai, ada data objek PBB-P2 yang ganda, dan sebagainya.
Termasuk peralihan kepemilikan lahan/bangunan, tapi masih atas nama pemilik yang lama atau pemilik sebelumnya.
BACA JUGA:BPKD Lambar Gelar Sosialisasi Pembayaran Pajak Melalui Aplikasi PM SANTUN
“Setiap tahun, Bapenda Pesbar menerima pemutakhiran atau perbaikan data dari Pekon untuk memperbaiki data itu,” ujarnya.
Namun, kata dia, data yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan itu rata-rata banyak yang tidak menyampaikan berkasnya ke Bapenda setempat.
Selain itu ada juga yang menyampaikan berkas namun belum lengkap, sehingga itu belum bisa dilakukan perbaikan. Bahkan ada juga pemilik objek pajak maupun perangkat Pekon yang hanya konsultasi.
“Karena itu, ini harus menjadi perhatian bersama terutama Peratin dan Kecamatan, kalau ada objek data PBB-P2 yang hendak diperbaiki maka harus benar-benar melengkapi berkas datanya sebelum disampaikan ke Bapenda Pesbar,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)