MEDIALAMPUNG.CO.ID - Anggota DPD RI Provinsi Lampung dr. Jihan Nurlela melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung.
Jihan mengatakan tujuan kedatangannya, yakni untuk mendengarkan aspirasi khususnya berkaitan pelaksanaan Undang-undang No.18/2014 tentang kesehatan jiwa. “Kedatangan kami kesini dalam rangka kunjungan kerja untuk membawa aspirasi dari sini untuk saya bawa dalam sidang paripurna di DPD RI, khususnya berkaitan penanganan dan layanan kesehatan jiwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No.18/2014 tentang kesehatan jiwa,” katanya. Direktur dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS., berharap anggota DPD RI tersebut bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di RSJ Lampung.BACA JUGA:Hingga Juli 1.570 Hotspot di Lampung, Pemprov Bahas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
“Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di RSJ ini. Data Kemensos memang menyebutkan masih banyak ODGJ yang dipasung, kalau datanya secara nasional dari 650 ribu setidaknya ada 30 ribu yang dipasung,” kata Direktur dr. Nuyen Meutia Fitri dalam sambutannya. RSJ, terusnya tidak hanya melayani gangguan jiwa tetapi juga saat ini menangani gangguan Nafza (narkoba). “Kita ketahui saat ini, SDM kami masih kurang. Untuk tenaga nakes, perawat, psikologi juga kami masih kurang. Terkait masalah tersebut, kami sudah melakukan beberapa inovasi terutama kemarin MOU dengan BNN, untuk gangguan jiwa dialihkan ke RSJ. Lalu dari Kejari Pesawaran, dengan adanya rehabilitasi narkoba karena saat ini ada restorasi justice, penjara bukan tempat yang tepat untuk pengguna narkoba,” ungkapnya. Berkaitan pelayanan kesehatan jiwa, dr Nuyen mengatakan ingin ada kebijakan pelayanan jiwa terintegrasi di 15 kabupaten/kota.BACA JUGA:Disdukcapil Pringsewu Gelar FGD Penerapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan
“Kalau ada satu sistem terintegrasi lintas sektoral bersama RSJ bisa lebih baik penanganan pelayanan kesehatan jiwa. Misalnya, untuk ODGJ di jalan, dijaring oleh Pol PP, kemudian dibawa ke Dinsos dan diserahkan kepada RSJ dengan jaminan biaya dari pemerintah sambil mencari keluarganya,” terangnya. Setelah itu, dr. Nuyen membuka diskusi. Sejumlah masukan disampaikan dokter dan perawat di RSJ yang menjadi aspirasi pegawai RSJ untuk perbaikan layanan kesehatan jiwa di Provinsi Lampung. Senator Jihan kemudian menyampaikan akan menampung seluruh aspirasi untuk disampaikan dalam rapat paripurna di DPD RI dan kementrian terkait. “SDM dokter, perawat masih banyak kekurangan di RSJ tadi. Lalu tidak ada beasiswa dari kemenkes untuk RSJ, ini harus saya sampaikan juga. Karena tidak selaras dengan tugas-tugas di RSJ. Di Provinsi Lampung RSJ hanya satu, yang mengcover 15 kabupaten/kota di Lampung,” kata Jihan.BACA JUGA:Reses Selesai Besok, Asmara Terjaring Dibahas di Paripurna
Selain itu, berkaitan seringnya obat-obatan kosong, adik kandung wakil gubernur ini mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan. “Kemudian terkait obat-obatan, yang sering kosong di E-catalog, agar pemenang tender tidak hanya satu tadi masukannya, sehingga ada pilihan. Atau ada masalah lain yang menyebabkan obat-obatan kosong di E-catalog akan saya koordinasikan dengan Kemenkes dalam rapat-rapat nanti. Kemudian masalah pasien, tadi pasien tidak mampu dan pasien yang tidak tahu keluarganya, ini harus dibiayai oleh negara,”pungkasnya. (ded/mlo)