Hari ini DPRD Bandar Lampung Panggil Puskesmas Segala Mider Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOK

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, memastikan pihaknya akan memanggil Kepala Puskesmas Segala Mider bersama jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan atau dana BOK.

Pemanggilan ini dijadwalkan berlangsung pada Hari ini Selasa, 13 Januari 2026, pukul 10.00 WIB.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DPRD menilai transparansi penggunaan dana publik, khususnya yang menyentuh layanan dasar masyarakat, tidak boleh diabaikan.

BACA JUGA:Dihajar PSBS Biak 1-4, Bhayangkara Presisi Lampung FC Kembali Tumbang di Laga Tandang

Asroni menegaskan, dana BOK memiliki posisi penting dalam menunjang operasional puskesmas, mulai dari kegiatan pelayanan, promotif hingga preventif di tingkat masyarakat.

Karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di ruang publik.

"Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan terkait pengelolaan dana tersebut," kata Asroni.

Menurutnya, pemanggilan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan di Kota Bandar Lampung.

BACA JUGA:Plh Sekda Lampung Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Setwan Rp2,98 Miliar

Komisi IV DPRD, lanjut Asroni, akan menelaah setiap keterangan yang disampaikan secara rinci dan objektif.

Jika dalam proses klarifikasi ditemukan kejanggalan atau indikasi pelanggaran, DPRD tidak akan ragu merekomendasikan langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DPRD berharap klarifikasi ini dapat membuka persoalan secara terang, sekaligus memastikan dana BOK benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, bukan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

 

Sumber: