Diskominfotik Lampung Jalin Kerja Sama Dengan Kejati Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. 

Acara penandatanganan berlangsung di Ruang Video Conference Kejati Lampung pada Jumat 14 Februari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad Saefullah menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam memperkuat administrasi pemerintahan yang baik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan tata usaha negara.

"Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kadang-kadang, regulasi baru muncul setelah suatu kegiatan berjalan, yang dapat menimbulkan kendala administratif. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, kami berharap permasalahan ini dapat diminimalisir," kata Achmad Saefullah.

BACA JUGA:Jelang Akhir Masa Jabatan, Ini Pesan Pj Gubernur Lampung

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Ajukan Dana Rp 20 Miliar untuk Pemulihan Pasca Banjir

Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam kerja sama dengan media massa yang memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. 

Meskipun terjadi efisiensi anggaran, Diskominfotik Provinsi Lampung tetap berkomitmen menjaga kualitas kerja sama dengan media lokal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Lampung, Kuntadi, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan dalam mendampingi serta mengawal kegiatan Diskominfotik Provinsi Lampung.

"Kami siap memberikan pendampingan dalam aspek hukum agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk mencegah potensi kesalahan administratif yang dapat berdampak hukum di kemudian hari," Kata Kuntadi.

BACA JUGA:Polres Lampung Selatan Gelar Kegiatan “Jumat Berkah” untuk Peduli Stunting

BACA JUGA:Samsung A15 4G: Pilihan HP Budget-Friendly yang Cocok untuk Aktivitas Harian!

Ia juga menambahkan bahwa dalam situasi darurat, keputusan sering kali harus diambil dengan cepat. 

Oleh karena itu, pemahaman hukum yang baik diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sumber: