Bebasnya Indonesia Memproduksi Sesuka Hati KCR dan Tidak Tergantung Negara Lain

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kapal Cepat Rudal alias KCR, Indonesia sudah sangat mandiri memproduksi sendiri.

Produksi KCR ini salah satu fokus Indonesia memperkuat armada lautnya. KCR ini nantinya menjadi kapal perang dengan taktik serangan kilat sekali pukul armada Indonesia.

Indonesia tetap dalam track memproduksi KCR. Keuntungan Indonesia dapat memproduksi KCR tentunya modal bisa diputar di dalam negeri.

Mulai dari ongkos produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Dan paling penting menjaga kerahasiaan kekuatan pertahanan negara.

BACA JUGA:Tutup Tahun 2023, Pj Peratin Misno Gerakkan Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Pembuatan jumlah KCR juga dapat disembunyikan Indonesia karena tidak tercatat di SIPRI.

SIPRI atau Stockholm International Peace Research Institute merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang memonitor dalam jual beli senjata global. Semua transaksi senjata global setelah berakhir era Perang Dunia II tercatat di SIPRI.

Kelemahan SIPRI dimana tidak bisa mencatat kepemilikan senjata negara lain jika diproduksi sendiri oleh bersangkutan.

Meski, organisasi swasta, SIPRI ini menjadi acuan bagi penyusun strategi pertahanan negara untuk saling intip kekuatan dari bangsa lain.

BACA JUGA:Tahun Baru 2024, Lalu Lintas di Jalinbar Terpantau Padat

Indonesia menyadari jika harus mandiri dalam memproduksi berbagai alutsista agar kekuatan pertahanan todak dapat diprediksi oleh lawan. Saat ini Indonesia menganut strategi pertahanan Nusantara yang mewajibkan adanya peran KCR.

"Strategi Pertahanan Nusantara ini merupakan strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga dapat menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang akan menyeimbangkan dan memperkuat kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada," jelas Puspen TNI pada 21 September 2023.

KCR yang dapat manuver di perairan sempit sesuai dengan strategi.

Strategi ini dapat menangkal ancaman bersifat militer dan non militer.

Sumber: